Logo PHDI Pusat
Mengantisipasi Kasus Adat dengan Pola Bijak Print E-mail

Bali Post – Sabtu, 20 Desember 2008.
Mengantisipasi Kasus Adat dengan Pola Bijak
Oleh : I Gst. Ngr. Bagus Suryawan, S.T., S.Ag., M.M.

Banyaknya muncul kasus adat di Bali, membuat prihatin sebagian masyarakat Bali, utamanya masalah kasepekang yang berakibat adanya larangan untuk melakukan penguburan jenazah dan ngaben. Adanya krematorium (tempat pembakaran jenazah) yang digagas oleh Ikatan Suka Duka Pekerja Hindu Indonesia (ISDPHI) yang bekerja sama dengan warga Pasek dengan menyediakan lahannya sebagai ungkapan rasa jengah yang muncul dari kasus-kasus adat tersebut.

Di tengah situasi yang kurang menguntungkan saat ini, kita khawatir kalau masyarakat tersedot konsentrasinya untuk urusan kasepekang, sengketa lahan kuburan, laba (duwe) pura, dan ketakutan akan berbagai belenggu aturan yang saklek bagi warganya sendiri, sehingga peluang masuknya penduduk dari luar daerah untuk menyusupkan budayanya kurang menjadi perhatian masyarakat setempat.

Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para sulinggih dan pemerintah harus memperhatikan kondisi adat, serta mengevaluasi keberadaan adat secara bersama-sama. Evaluasi dimaksud, dengan mempertimbangkan kondisi zaman secara bijak dengan mengacu pada landasan sastra agama yang lebih bersifat universal.

Munculnya kasus adat dalam masyarakat Bali sangat mungkin disebabkan adanya aturan adat yang dibuat bukan dilandasi oleh pola-pola bijak, melainkan dibentuk atas kesepakatan bersama secara briuk sipanggul. Pemberlakuan adat tersebut sering sekali tidak diikuti oleh pola pembinaan oleh para tokoh adatnya, sehingga terkesan kurang mendidik.

Sebagai contoh, ada salah satu keluarga yang melanggar adat akibat adanya kesulitan tertentu. Mengetahui kondisi ini, tokoh adat bukannya mencari tahu kesulitan warganya, melainkan masalah ini dibiarkan saja bertahun-tahun atau sebaliknya malah dibawa segera ke paruman.

Membiarkan kondisi warga demikian hingga waktu yang tidak jelas, bukanlah penyelesaian yang bijak. Masalah demikian itu justru menjadi sangat rumit manakala warga yang terkena sanksi terpaksa berhadapan langsung dengan warga lain yang telah menyimpan rasa antipati yang menumpuk.

Sebaliknya membawa masalah warga yang melanggar adat ini segera pada paruman justru sering menimbulkan pendapat-pendapat emosional untuk memberlakukan sanksi secara kurang bijak, yang pada akhirnya timbul 'penyelesaian' masalah secara kaku dan saklek yang semakin menyulitkan warga bermasalah.

Seharusnya para pengurus adat belajar dari berbagai kesulitan warganya. Dari sinilah diharapkan para pengurus itu dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana sehingga keputusan yang diambil tidak terkesan menyulitkan, tetapi lebih diarahkan untuk proses penyadaran dan pendidikan. Pendekatan adat harus dikaitkan dengan pola-pola hidup beragama. Karena itulah pendalaman sastra agama bagi tokoh adat, agama, sulinggih, masyarakat dan pemerintah harus ditingkatkan secara berkesinambungan agar dapat mengayomi masyarakatnya secara damai.

Pendekatan agama melalui sentuhan moralitas sangat penting ditumbuhkan dewasa ini, sebab beragama dengan hanya menyajikan sarana upakara tidak akan dapat mengubah pola hidup ke arah perilaku santun yang didambakan dalam mencapai atma moksartam jagadhita, yaitu kebahagiaan jasmani dan rohani.

Menjaga Adat yang Bijak

Sebetulnya tidak ada warga yang sengaja ingin melanggar adat kalau pemberlakuan adat itu dapat dijalankan dengan pola-pola bijak, dan disesuaikan dengan kondisi zaman yang berkembang. Sebagai umat Hindu, kita paham apa artinya kebaikan (suastiastu), yang sering kita ucapkan pada saat bertemu kerabat atau saudara, dan kedamaian (shanti) pada saat kita mengakhiri doa. Demikian juga di mana letak kata tat twam asi manakala kita dihadapkan pada kasus adat yang ramai saling menyerang antardusun atau antarwarga dari desa-desa yang seharusnya dapat saling berdampingan secara damai. Kurangnya penerapan konsep tat twam asi inilah yang sering memicu timbulnya perasaan membenci pada sesama warga.

Untuk mencegah timbulnya kasus adat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara bijak. Pertama, mengembangkan pola bijak dengan mengadakan kerja sama antarbanjar, antardesa untuk saling mengawasi perilaku warga. Bila ada warga yang menimbulkan keonaran, maka masalah itu bisa segera diselesaikan dengan cara-cara bijak yang telah disepakati untuk mencegah terjadinya kekerasan antarwarga atau 'perang' antardesa.

Kedua, untuk kasus sengketa harus menggunakan pendekatan tat twam asi. Dengan pendekatan ini, diharapkan tiap warga dapat ikut merasakan kesulitannya bilamana dirinya didudukkan seperti orang lain. Di samping itu, para pengurus adat harus mengingatkan kembali pentingnya pengamalan hukum karma phala, bahwa hukum karma ini akan memberikan yang terbaik pada warga yang berbuat kebajikan pada orang lain.

Ketiga, untuk kasus kasepekang, harus menggunakan pendekatan pola ahimsa, dan menumbuhkan rasa kasih pada sesama. Untuk itu kita bisa belajar dari kasus Ambasali sebagai berikut: Ketika Sidharta Gautama kembali dari pertapaannya, dan Beliau sudah bergelar Buddha dan mengenakan jubah seperti sanyasin. Buddha yang mengenakan jubah terlihat tampan dan berseri-seri itu ternyata mengundang perhatian seorang warganya, Ambasali yang dicap gila, dan dikucilkan oleh seluruh pengurus dan warga desa. Ambasali bertanya pada Buddha, 'Mengapa paduka masih muda sudah mengenakan pakaian seperti layaknya pertapa?' Buddha tertarik dengan pertanyaan Ambasali, sehingga dia diundang ke istana Buddha. Pada saat itu warga masyarakat gelisah sehingga pengurus desa cepat bertindak untuk memberi tahu Buddha agar jangan menerima Ambasali yang kelakuannya sangat busuk dan merusak adat dan nama desa.

Mendengar pemaparan demikian, Buddha meminta salah satu pengurus desa memegang tangan kanan Buddha dengan satu tangan kanan juga. Buddha meminta pada pengurus desa itu, agar tangan kirinya ditepukkan, ternyata tidak bisa bertepuk dengan sebelah tangan. Buddha menjelaskan, bahwa Ambasali menjadi rusak dan gila karena perilaku seluruh warga yang ikut menyulitkan dan memperburuk keadaan Ambasali, yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang. Buddha meminta kepada seluruh pengurus desa agar memberi tahu warga desa untuk memperhatikan dan menyayangi Ambasali.

Sejak kejadian itu, semua warga mengubah sifat bencinya menjadi sayang pada Ambasali. Perubahan kondisi demikian membuat kondisi Ambasali berangsur-angsur pulih. Kesadaran Ambasali menjadi tumbuh kembali, dan akhirnya dia menjadi orang baik, tekun dan menyenangkan masyarakat. Pengalaman ini patut dicontoh oleh masyarakat, bahwa pendekatan kemanusiaan yang dilandasi kasih akan jauh lebih berguna daripada nyepekang warganya.

Keempat, upayakan untuk memberikan penyuluhan/ceramah agama secara berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga tentang nilai-nilai agama yang menjadi peneduh dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis, karyawan BUMN, lahir di Bedahulu Gianyar, tinggal di Denpasar

* Kengembangkan pola bijak dengan mengadakan kerja sama antarbanjar, antardesa untuk saling mengawasi perilaku warga.

* Untuk kasus sengketa harus menggunakan pendekatan tat twam asi. Dengan pendekatan ini, diharapkan tiap warga dapat ikut merasakan kesulitannya bilamana dirinya didudukkan seperti orang lain.

* Untuk kasus kasepekang, harus menggunakan pendekatan pola ahimsa, dan menumbuhkan rasa kasih pada sesama.

* Upayakan untuk memberikan penyuluhan/ceramah agama secara berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga tentang nilai-nilai agama yang menjadi peneduh dalam kehidupan bermasyarakat.

 
< Prev   Next >
"));